forensik medikolegal 2 ~ sakitx.blogspot.com

g-undang ini.(3)

KUHAP Pasal 135

Dalam hak penyidik untuk kepentingan peradilan

perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2)

dan pasal 134 ayat (1) undang - undang ini.(3)

Pihak korban atau pengacaranya tidak boleh

memperoleh surat keterangan ahli itu langsung dari dokter,

namun harus melalui aparat peradilan yang berwewenang

( penyidik, jaksa dan hakim ). Dan bila dilihat dari isi

Staatsblad tahun 1937 No. 350, visum et repertum memiliki

peranan hukum yang kuat. Dimana setiap dokter dalam

membuat visum, tidak perlu disumpah/mengucapkan

sumpah terlebih dahulu.

Seperti diketahui bahwa setiap keterangan yang akan

disampaikan untuk pengadilan haruslah keterangan di

bawah sumpah. namun seorang dokter yang membuat visum

et repertum telah mengucapkan sumpah waktu menamat-

kan pendidikan dan ini dianggap sumpah yang sah di mata

peradilan. Oleh sebab itu sampai sekarang pada akhir

bagian visum, masih dicantumkan ketentuan hukum ini

untuk mengingatkan kepada yang membuat maupun yang

memakai visum, bahwa waktu dokter membuat

visumkan bertindak jujur dan menyampaikan tentang apa

yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan korban

menurut pengetahuan sebaik - baiknya. (4,5,8)

Staadblads no. 350 tahun 1937

Pasal 1

Visa reperta seorang dokter yang dibuat baik atas

sumpah dokter yang diucapkannya pada waktu

menamatkan pelajarannya di Negeri Belanda atau di

Indonesia, maupun atas sumpah khusus dalam pasal 2,

memiliki daya bukti yang sah dalam perkara pidana,

selama visa reperta ini berisi keterangan mengenai hal

yang dilihat dan ditemukannya pada benda yang terpisah.

Pasal 2 ayat 1

1. Pada dokter yang tidak pernah mengucapkan

sumpah jabatan baik di negeri belanda ataupun di indonesia,

sebagai ini dalam pasal 1 di atas, dapat mengucapkan

sumpah sebagai berikut:

“Saya bersumpah ( berjanji ) bahwa saya sebagai

dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau

keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk

kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut

pengetahuan saya yang sebaik - baiknya semoga tuhan yang

maha pengasih dan penyayang melimpahkan kekuatan lahir

dan batin.

Menurut Bismar Siregar, S.H dan R. Sudarsono (

kompas 30 / 5 / 1974 ) menuturkan, “bahwa adanya visum

et repertum dari dokter dalam perkara-perkara pidana yang

berhubungan dengan luka atau kematian, hendaknya jangan

sampai menghambat proses persidangan. Visum et

repertum sebagai alat bukti tidak mengikat hakim. Seperti

tertulis pada 306 HIR dikatakan bahwa keterangan seorang

ahli hanya dapat dipakai sebagai keterangan bagi hakim.

Namun demikaian hakim tidak bisa mengambil kesimpulan

yang lebih dari seorang dokter dan biasanya memang visum

ini seluruhnya diambil ahli oleh hakim. Oleh sebab

itu, dalam perkara-perkara yang menyangkut kematian

visum tidak boleh diabaikan ”.

Jika kita telaah ke dua pendapat ini ,

sesungguhnya menekankan ketidakterikatan hakim

terhadap visum et repertum. Namun di sisi lain, seorang

hakim hendaknya tidak mengabaikan keberadaan visum et

repertum itu sendiri.(4,5)

VISUM ET REPERTUM DAN

BATASAN – BATASANNYA

1. Definisi

Visum et repetum, berasal dari bahasa Yunani.

Memiliki arti jamak atas apa ( banyak )

yang dilihat dan atas apa ( banyak ) yang ditemukan atau

didapati. Istilah Visum et repertum sudah dipakai sejak

zaman Hindia Belanda, seperti yang ada pada

Staatsblad tahun 1937 no. 350. Visum digunakan sebagai

penghubung medis ( dokter ) dengan kalangan peradilan (

penyidik, jaksa, hakim dan pengacara ). Istilah visum et

repertum ( visum ) tidak ada tertulis di dalam KUHAP,

namun tertulis dalam Staadsblad tahun 1937 No. 350 yaitu :

(5,8)

Pasal 1

Visa reperta seorang dokter yang dibuat baik atas

sumpah dokter yang diucapkannya pada waktu

menamatkan pelajarannya di Negeri Belanda atau di

Indonesia, maupun atas sumpah khusus dalam pasal 2,

memiliki daya bukti yang sah dalam perkara pidana,

selama visa reperta ini berisi keterangan mengenai

hal yang dilihat dan ditemukannya pada benda yang

diperiksa. Visum yaitu jamak ( plural ) dari kata visa, yang

berarti dilihat. Sedangkan Repertum yaitu jamak ( plural )

dari kata repere yang berarti ditemukan atau didapati.

Istilah ini sudah dipakai sejak zaman pemerintahan Hindia

Belanda di Indonesia.

Pasal 2 ayat 1

1. Pada dokter yang tidak pernah mengucapkan

sumpah jabatan baik di negeri belanda ataupun di

Indonesia, sebagai ini dalam pasal 1 di atas, dapat

mengucapkan sumpah sebagai berikut:

”Saya bersumpah ( berjanji ), bahwa saya sebagai

dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau

keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk

kepentingan peradilan dengan sebenar - benarnya menurut

pengetahuan saya yang sebaik - baiknya. Semoga Tuhan

Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan

kekuatan lahir dan batin ”.

Sedangkan dalam KUHAP dikatakan:

KUHAP Pasal 133

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan

menangani seorang korban baik luka, keracunan

ataupun mati yang diduga sebab peristiwa yang

merupakan tindakan pidana, ia berwenang

mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli

kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli

lainnya.

2. Permintaan keterangan ahli sebagaiman dalam ayat (1)

dilakukan dengan secara tertulis, yang dalam surat itu

disebutkan dengan tegas untuk kan pemeriksaan luka

atau pemeriksaan mayat dan atau bedah mayat.

3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran

kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus

diperlakukan secara baik dengan penuh

penghormatan terhadap mayat ini dan diberi

label yang memuat identitas mayat dilak dan dengan

diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki

atau bagian lain badan mayat.(3)

Sehingga menurut KUHAP dapat dikatakan bahwa

Visum et repertum, dikenal sebagai suatu Keterangan Ahli

(tertulis) berupa surat resmi (dokumen penting) sebagai

bukti sah (corpus delicti) di pengadilan. Dimana si

pembuatnya (dokter/saksi ahli) telah terlebih dahulu

mengucapkan sumpahnya, saat menamatkan pendidikan di

kedokteran.

Keterangan yang dibuat oleh dokter atau ahli dapat

disesuaikan berdasar keahliannya misalnya dokter

Psikiatri ataupun dokter ahli kebidanan dan kandungan

dalam memberi visum atau keterangan lebih ahli

terhadap kasus kejiwaan atau kebidanan dan kandungan.

Maka penyidik dapat meminta visum et repertum terhadap

kasus yang berhubungan dengan masalah kejiwaan atau

kasus yang berhubungan dengan masalah kebidanan dan

kandungan kepada ahli ini .

Dalam Ilmu Kedokteran Psikiatri (kejiwaan) ada

perbedaan definisi antara Visum et repertum ( sebagai

keterangan dokter secara tertulis ) dengan keterangan dokter

( secara lisan ). Definisi visum et repertum yang dikenal

dalam Psikiatri yaitu : Suatu kesaksian tertulis dalam

pidana atau perdata dan dibuat atas permintaan hakim

ketua pengadilan dengan mengingat sumpah dokter.

Sedangkan Keterangan dokter yaitu :

Keterangan yang diberikan dokter atas permintaan

jaksa, polisi dan pamong praja dalam pemeriksaan

pendahuluan suatu perkara pengadilan ( Peraturan

Mentri Kesehatan tentang Perawatan Penderita

Penyakit Jiwa tahun 1970 Pasal 2, 3 dan 4 ).

Di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia, dikatakan bahwa

visum et repertum yaitu : Laporan tertulis yang

dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dari pihak

yang berwajib mengenai apa yang dilihat /

diperiksanya berdasar keilmuannya, berdasar

sumpah untuk kepentingan peradilan. (5,8)

2. Antara V E R Dengan Catatan Medik

Dalam dunia kedokteran dikenal istilah catatan medic

(medical record/status) dan ekspertise yaitu

merupakan hal yang penting tentang, hal-hal yang

dicatat untuk kemajuan kesehatan pasien secara

pribadi (rahasia). namun lain halnya dengan visum et

repertum, ditujukan untuk menegakkan keadilan bagi

banyak pihak. Segala catatan medik terikat pada

rahasia pekerjaan dokter (PP No. 10 tahun 1966 dan

KUHP Pasal 322), sehingga catatan medik harus dijaga

kerahasiaannya dari pihak-pihak yang tidak

berkepentingan, kecuali terhadap pasien itu sendiri,

sebagai pihak yang berhak mengetahui segala hal

tentang keadaan diri sendiri. (1,5,6)

KUHAP Pasal 322

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang

berwajib disimpannya sebab jabatan atau

pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang

dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak

sembilan ribu rupiah.

2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang, maka

perbuatan itu dapat dituntut hanya atas pengaduan

orang ini .(3)

Visum et repertum hanya dapat diserahkan kepada

penyidik ( polisi ) yang memintanya. Sedangkan (

membocorkan rahasia pekerjaan ), sebab dilindungi

oleh Pasal 50 KUHP ( kewajiban menjalankan

peraturan perundang – undangan ). Saat dokter

membuat catatan medik, subjek yang ditangani oleh

dokter berlaku sebagai pasien, dengan segala hak dan

kewajibannya. namun saat visum et repertum dibuat

dokter, subjek berstatus sebagai benda bukti yang akan

dipergunakan di peradilan.(5,8)

KUHP Pasal 50

Orang yang melakukan perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan undang - undang, tidak boleh

dipidana.

3. Kaitan Visum Et Repertum Dengan Rahasia

Kedokteran

Salah satu unsur yang penting dalam hubungan

dokter-pasien yaitu itikad baik ke dua belah pihak.

Itikad itulah yang mendasari adanya rahasia

kedokteran, yang merupakan salah satu dasar

keberlangsungan profesi kedokteran. Pasien akan

dengan senang hati menceritakan hal ihwalnya kepada

dokter dan menyerahkan dirinya untuk diperiksa oleh

dokter dengan maksud agar doter dapat dengan “

bebas ” menegakkan diagnosa, memilih cara

pengobatan terhadap penyakitnya. Dilain pihak pasien

juga tidak perlu was - was bahwa hal - ihwalnya

diketahui oleh orang lain. Di Indonesia, ketentuan

mengenai wajib simpan rahasia kedokteran diatur

dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1996. (5,8)

Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1966 ” Tentang

wajib simpan rahasia kedokteran

1. Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah

segala sesuatu yang diketahui oleh orang ini

dalam Pasal 3 pada waktu selama melakukan

pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.

2. Pengetahuan ini Pasal I harus dirahasiakan oleh

orang-orang dalam Pasal 3, kecuali jika suatu

peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi dari

pada peraturan Pemerintah ini menentukan lain.

3. Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud

dalam Pasal 1 ialah :

a. Tenaga kesehatan menurut Pasal 2 undang -

undang tentang tenaga kesehatan ( Lembaran

Negara Tahun 1963 No. 7 ).

b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas

dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan, dan

atau perawatan dan orang lain yang ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan.

4. Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib

simpan rahasia kedokteran yang tidak atau tidak dapat

dipidana menurut Pasal 322 atau Pasal 112 Kitab

Undang -Undang Hukum Pidana, Menteri Kesehatan

dapat melakukan tindakan administratif berdasar

Pasal 11 Undang - undang tentang kesehatan.

5. jika pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 4

dilakukan oleh mereka yang disebut dalam Pasal 3

huruf b, maka Menteri Kesehatan dapat mengambil

tindakan berdasar wewenang dan

kebijaksanaannya.

6. Dalam pelaksanaan peraturan ini Menteri Kesehatan

dapat mendengar Dewan Pelindung Susila Kedokteran

dan atau Badan-badan lain bilamana perlu. Sebagai

contoh Seorang yang menyimpan arsip dilarang

memberitahukan tentang surat-surat kepada yang

tidak berkepentingan. Hal ini tidak diajukan kepada

dokter semata-mata, namun juga kepada profesi lain, si

pembela, adpokat, pastor dan lain -lain. Dokter akan

mengetahui keadaan pasiennya itu harus

dirahasiakannya. Untuk menjaga agar rahasia itu

dapat dilindungi, maka bagi yang melanggarnya dapat

dikenakan sanksi hukum seperti tertulis diatas.

Demikian juga halnya rahasia seseorang dengan

pastor, pembela dan lain-lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan

menurut Undang - Undang Tenaga Kesehatan Pasal 2 yaitu

1. Tenaga Kesehatan Sarjana, yaitu :

a. Dokter,

b. Dokter gigi,

c. Apoteker,

d. Sarjana-sarjana lain dalam bidang kesehatan,

2. Tenaga Kesehatan Sarjana Muda, Menengah dan

Rendah, yaitu :

a. Di bidang farmasi : asistten apoteker dan

sebagainya,

b. Di bidang kebidanan : bidan dan sebagainya,

c. Di bidang perawatan : perawat, fisioterapis dan

sebagainya,

d. Di bidang Kesehatan warga : penilik

kesehatan, nutrionis dan lain-lain,

e. Bidang-bidang kesehatan lain.(3)

Rahasia jabatan juga tertuang dalam salah satu bunyi

Lafal Sumpah Dokter yaitu

“ Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya

ketahui sebab pekerjaan saya dan sebab keilmuan

saya sebagai dokter “.

Dalam ilmu kedokteran, hal menyimpan rahasia

jabatan diatur dalam, KUHAP, Pasal 120 dan Pasal

170, yaitu :

KUHAP Pasal 120

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, dia dapat

minta pendapat orang ahli atau orang memiliki

keahlian khusus.

2. Ahli itu mengangkat sumpah atau mengucapkan janji

di muka penyidik bahwa ia akan memberi

keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-

baiknya kecuali bila disebabkan sebab harkat serta

martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan

dia menyimpan rahasia dapat menolak untuk

memberi keterangan yang diminta.(3)

KUHAP Pasal 170

(1) Mereka yang sebab pekerjaan, harkat martabat dan

jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat

minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi

keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang

dipercayakan.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan

untuk permintaan ini .(3)

Pelanggaran ketentuan di atas diatur dalam KUHP

Pasal 322

1. Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia,

yang ia wajib menyimpannya oleh sebab jabatannya

atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang

dahulu dihukum penjara selama-lamanya 9 bulan atau

denda sebanyak - banyaknya enam ratus rupiah.

2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang yang

ditentukan maka perbuatannya itu hanya dituntut oleh

pengaduan orang itu.(3)

Bagi seorang ahli kedokteran forensik, ketentuan wajib

simpan rahasia kedokteran, yaitu tidak berlaku

secara mutlak. Oleh sebab sang dokter diperbolehkan

menceritakan keadaan tubuh korban secara jelas

melalui keterangan ahli tertulis (

visum et repartum ) atau keterangan ahli ( saksi )

secara lisan, di ruang persidangan. Sedangkan

pembebasan hukuman pidana bagi seseorang yang

mengabaikan hal mengenai rahasia jabatan, diatur

dalam KUHP dan Pasal 48 Pasal 50 dan Pasal 51. (4,5)

KUHP Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan sebab pengaruh

daya paksa, tidak dipidana.(3)

KUHP Pasal 50

Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk

melaksanakan undang - undang, tidak dipidana.(3)

KUHP Pasal 51

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk

menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh

kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum.

2. Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak

berhak tidak membebaskan lagi hukum, kecuali jika

pegawai yang dibawanya atas kepercayaanya

memandang bahwa pemerintah itu seakan - akan

diberikan oleh kuasa yang berhak dengan syah untuk

menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai

yang dibawah perintah.(3)

Pada beberapa keadaan rahasia jabatan dapat

dikecualikan oleh sebab pertimbangan untuk

kepentingan warga umumnya seperti :

1. Seorang guru yang menderita T.B.C. aktif boleh

dilarang mengajar buat sementara dan guru ini

haruslah berobat dalam masa itu.

2. Seorang supir yang menderita epilepsi, dianjurkan

kepadanya supaya mencari pekerjaan lain saja namun

kalau dia menolak, maka dapat kita beritahukan

kepada majikannya.

Namun demikian janganlah kemudian dokter

bertindak semena-mena dalam membuat visum et

repertum, tanpa sedikitpun berpegang pada prinsip

rahasia kedokteran. Dokter dalam membuat visum et

repertum akan mencantumkan seluruh hasil yang

berkaitan dengan perkara, namun tetap menyimpan

segala sesuatu yang diketahuinya yang tidak ada

relevansinya dengan perkara / kasusnya.

4. Undang-Undang Dan Ketetapan Hukumnya

Pada Lokakarya visum et repertum di jakarta 1986,

dan beberapa pertemuan ilmiah lainnya, disepakati

bahwa keterangan ahli tertulis yang dibuat dokter

untuk kepentingan peradilan tetap memakai

istilah visum et repertum ( sebagaimana tertulis dalam

Lembaran Negara Staatbad No.350 tahun 1937 ).

Meskipun beberapa pihak tidak setuju akan hal

ini , oleh sebab dalam era KUHAP tidak dikenal

lagi nama ini . Untuk itu perlulah diketahui

keberlakuan nama visum et repertum dari segi yuridis

dan batasannya. (4,6)

Ketentuan bantuan dokter untuk kepentingan

peradilan tercantum dalam KUHAP Pasal 120, Pasal

133 dan Pasal 180

KUHAP Pasal 120 ayat 1

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, dia dapat

minta pendapat orang ahli atau orang memiliki

keahlian khusus.(3)

KUHAP Pasal 133 ayat 1

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan

menangani seorang korban baik luka, keracunan

ataupun mati yang diduga sebab peristiwa yang

merupakan tindakan pidana, ia berwenang

mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli

kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli

lainnya.(3)

KUHAP Pasal 180 ayat 1

1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya

persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim

ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat

pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang

berkepentingan.(3)

Dalam ketiga Pasal ini , tidak ada disebutkan hal

tentang visum et repertum, namun tentang keterangan

ahli. Pengertian tentang keterangan ahli di atur pada

KUHAP Pasal 1 butir 28. KUHAP namun pasal ini

tidak menerangkan apakah menjadi seorang ahli

memperoleh pendidikan atau pelatihan tertentu. Pada

KUHAP Pasal 1 butir 28 dikatakan bahwa :

Keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan

oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang

hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksan.

Kekhususan inilah yang membuat pengatur

permintaan yang bersifat khusus. Dan kekhususan

materi yang diminta keterangannya ( manusia, dan

bagian dari manusia, baik hidup maupun mati ), serta

kekhususan ahli yang membuatnya yaitu dokter.

Diatur menurut Keputusan Menkeh No. M. 01. PW .07

- 03 tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan

KUHAP dalam menjelaskan Pasal 133 ayat 2, yaitu :

“ Mengenai keterangan ahli dalam pasal ini

pengertiannya yaitu khusus yaitu keterangan ahli

untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan

pemeriksaan bedah mayat. Sedangkan untuk

pengertian ahli lainnya tentunya dikembalikan pada

pengertian umum, sebagaimana diatur menurut pasal

1 butir 28 ”.

Meskipun demikian dapat disebutkan bahwa ahli

tertentu yang bukan dokter dapat berperan sebagai “

ahli lainnya ” sebagaimana dimaksud pada KUHAP

Pasal 133. Seperti ahli laboraturium, ahli serologi, ahli

DNA - profiling, ahli balistik dan lain-lain. Selanjutnya

yang membedakan keterangan ahli yang dibuat oleh

ahli kedokteran kehakiman dengan yang dibuat oleh

dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman,

ada pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan juga

menjelaskan maksudnya yaitu: Hal ini tidak menjadi

masalah walaupun keterangan dari dokter bukan ahli

kedokteran kehakiman itu bukan sebagai keterangan

ahli, namun keterangan itu sendiri dapat merupan

petunjuk dan petunjuk itu yaitu alat bukti yang sah,

walaupun nilainya agak rendah, namun diserahkan saja

pada hakim yang menilainya dalam persidangan.

Melihat bahasan di atas, maka pengertian keterangan

ahli ternyata sangat luas artinya baik ditinjau dari

pembuatnya maupun mengenai pa yang diperiksa dan

diterangkan. Demikian juga dengan keterangan ahli

yang dibuat dokter bersifat khusus. Bila dikaitkan

dengan saat pemberian keterangan ahli, KUHAP lebih

jauh mengatur sebagai berikut.(4,5,8)

KUHAP Pasal 186

Keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli

nyatakan di sidang peradilan.

Pasal ini menyebutkan bahwa keterangan ahli dapat

diberikan pada waktu :

1. Di dalam persidangan berarti keterangan ahli ini

disampaikan secara lisan langsung di depan hakim (

sidang peradilan ).

2. Sebelum persidangan berarti pada waktu pemeriksaan

oleh penyidik atau penuntut umum. Ini berarti

keterangan ahli dituangkan dalam bentuk laporan

pemeriksaan penyidik atau laporan pemeriksaan

penuntut umum yang biasa dikenal dengan Berita

Acara Pemeriksaaan.(3)

Namun ketentuan di atas tepat benar pengertiannya

untuk bentuk keterangan ahli dalam bentuk tertulis,

atas hasil pemeriksaan mediks, pada masa

penyidikan yang dibuat oleh dokter.

KUHAP Pasal 187

Surat sebagaimana ini pada pasal 184 ayat ayat

(1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau

dikuatkan dengan sumpah, yaitu :

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat

pendapat berdasar keahliannya mengenai sesuatu

hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi

dari padanya.(3)

Maka keterangan ahli yang tertulis yang dibuat sangat

sesuai dengan pengertian surat, sebagaimana yang

dimaksud oleh KUHAP Pasal 187 huruf c di atas. Ini berarti

bahwa keterangan ahli tertulis yang dibuat oleh dokter

dianggap sebagai alat bukti surat oleh KUHAP. Dalam

KUHP Pasal 120 dijumpai istilah “ pendapat orang ahli ”

dan “ keterangan ahli ” pada Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186.

namun pasal - pasal ini tidak menyebutkan nama

tertentu bagi keterangan ahli tertulis yang dibuat oleh

dokter. Ketentuan KUHAP Pasal 187 tentang surat juga

tidak memberi nama tertentu bagi surat ini ,

melainkan hanya menyebut : “ Surat keterangan dari

seorang ahli yang memuat pendapat berdasar

keahliannya ”. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUHAP

tidak memberi nama tertentu untuk keterangan ahli

yang dibuat oleh dokter. Oleh sebab itu, telah menjadi

kesepakatan bagi para dokter agar keterangan ahli tertulis

yang mereka buat ini ini tetap disebut

VISUM ET REPERTUM.(1,2,4,5)

Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa visum et

repertum merupakan keterangan tertulis yang berisi fakta

dan pendapat berdasar keahlian / keilmuan, yang dibuat

oleh dokter atas permintaan tertulis ( resmi ) dari penyidik

yang berwewenang ( jaksa dan hakim khusus untuk visum

psikiatri ), tentang hasil pemeriksaan medis, terhadap

manusia, yang dibuat atas sumpah atau dikuatkan dengan

sumpah, untuk kepentingan peradilan. Jadi, bantuan dokter

bagi peradilan dapat diberikan berupa :

1. Terulis, berdasar pemeriksaan medis : visum et

repertum, ( KUHAP Pasal 133 jo Pasal 187 KUHAP ).

2. Lisan, di persidangan : keterangan saksi ahli (

KUHAP Pasal 180 jo Penjelasan Pasal 186 KUHAP ).

3. Dalam Berita Acara Pemeriksaan, pra persidangan :

keterangan ahli (KUHAP Pasal 180 jo

Pasal 186 KUHAP ).(1,5)

Perlu untuk diperhatikan bahwa dalam laporan visum et

repertum seorang dokter, selain diminta untuk memeriksa

dan melaporkan ( kepada penyidik ) keadaan tubuh ( korban

/ pasien) orang hidup, juga sering kali diminta untuk

memeriksa dan melaporkan ( kepada penyidik) tentang

kondisi tubuh ( korban ) orang mati / jenazah / atau mayat,

dalam bentuk pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam

atau disebut autopsi ( KUHAP Pasal 135 ).

Bahkan dalam visum et repertum, seorang dokter

terkadang diminta untuk melakukan pemeriksaan khusus

terhadap tubuh korban atau mayat yang telah terlebih

dahulu dikuburkan/dimakamkan. Tindakan ini

dikatakan Exumasi. Visum et repertum juga pada pekara-

pekara tertentu, diminta kepada dokter/ahli untuk

memeriksa kondisi seseorang yang diduga menderita

memiliki gangguan kejiwaan (tentuan hukumnya ada

pada Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan

Jiwa dan Peraturan Menkes RI 1970 Bab III Pasal 1 - 23 ).

Kesemuanya itu memiliki ketetapan hukum. Sebagai

perlindungan bagi profesi dokter dalam membantu

peradilan.

Dan jika dikaitkan dengan masalah hukum agama (

oleh sebab di Indonesia mayoritas penduduknya beragam

islam ), maka kekuatan visum et repertum dilindungi oleh

Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan Republik

Indonesia dalam Fatwanya No. 4 / 1955, menegaskan : (4)

1. Bedah mayat itu boleh / mubah hukumnya untuk

kepentingan ilmu pengetahuan,

pendidikan dokter dan penegakkan keadilan di antara umat

manusia.

2. Membatasi kemubahan itu, sekedar darurat saja

menurut kadar yang tidak harus

dilakukan untuk mencapai tujuan.

TATA CARA PERMOHONAN

VISUM ET REPERTUM

DAN YANG BERHAK MEMINTA

VISUM

1. Permohonan harus secara tertulis, tidak dibenarkan

secara lisan, melalui telepon atau melalui pos.

2. Korban yaitu barang bukti, maka surat permohonan

visum et repertum harus diserahkan sendiri oleh

petugas kepolisian bersama-sama korban, tersangka,

atau barang bukti lain kepada dokter.

3. Tidak dibenarkan mengajukan permintaan visum et

repertum tentang sesuatu peristiwa yang telah

lampau, mengingat rahasia kedokteran ( Instruksi

Kapolri No. INS / E/ 20 / IX / 75 ).

4. Permintaan diajukan kepada dokter ahli pemerintah

sipil, dokter pemerintah sipil atau ahli kedokteran

kehakiman pemerintah sipil untuk korban yang

meninggal dunia.(2,6)

Sedangkan yang berwewenang mengajukan

permintaan visum yaitu : Penyidik. Penyidik yang

dimaksud, berdasar Undang - undang yaitu : (1,4,5)

KUHAP Pasal 6

Penyidik yaitu :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

2. Pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang -undang.

Syarat kepengkatan pejabat sebagaimana dimaksud

dalam (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah. (3)

Dimana, Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam

syarat kepangkatan yang di atur ada dalam PP No. 27

tahun 1983.

Pasal 2 ayat 1

Penyidik yaitu :

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu

yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu

Letnan Dua Polisi.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (

Golongan II / b ) atau yang disamakan dengan itu.(3)

Pasal 2 ayat 2

Dalam hal disuatu sektor Kepolisian tidak ada jabatan

penyidik sebagaimana diatur pada ayat 1 huruf a,

maka Komandan Kepolisian yang berpangkat bintara

di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, sebab

jabatannya yaitu Penyidik.

Pasal 3 ayat 1

Penyidik pembantu yaitu :

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu

yang sekurang - kurangnya berpangkat Sersan Dua

Polisi.

Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang -

kurangnya berpangkat Pengatur Muda ( golongan II /

a ) atau yang disamakan dengan itu. (3)

Dalam lingkungan peradilan militer, maka pengertian

penyidik dapat dikaitkan dengan Surat Keputusan

Pangab No: 04 / P / II / 1983 tentang Fungsi

Kepolisian Militer. Pada Pasal 4 huruf c ketentuan

ini mengatur fungsi Polisi Militer sebagai

Penyidik, sedangkan pasal 6 ayat c, mengatur fungsi

Provost dalam membantu Komandan pada penyidikan

perkara pidana. namun penyelesaian selanjutnya

diserahkan oleh POM dan POLRI. Sedangkan tata cara

Permohonan/Pencabutan Visum et repertum di atur

berdasar Instruksi Kapolri No : Ins / E / 20 / IX /

75. (5,8)

Visum et repertum juga pada pekara-pekara tertentu,

diminta kepada dokter / ahli untuk memeriksa

kondisi seseorang yang diduga menderita memiliki

gangguan kejiwaan ( Undang-undang No. 3 / tahun

1966 Pasal 5, 6, dan 8 serta Peraturan Menkes RI 1970

Bab III Pasal 11 - 23 dalam kasus Pidana yang

dijelaskan pada KUHP Pasal 144 ). ada 2

pengertian, yaitu visum et repertum psikiatri yang

dibuat atas permintaan hakim untuk kepentingan

pengadilan dan Surat Keterangan Dokter yang dibuat

atas permintaan polisi atau jaksa untuk kepentingan

pemeriksaan pendahuluan ( penyidikan ).

Sehingga dalam rangka menemukan kebenaran

materiil, maka dokter dalam kepasitasnya sebagai ahli,

dapat diminta bantuannya untuk memberi

keterangan. Pada tingkat Penyelidikan menentukan

apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau

bukan, sedang pada tingkat penyidikan membantu

penyidik mengumpulkan bukti-bukti itu agar

perkaranya dapat lebih jelas dan pelakunya dapat

ditangkap. Pada tingkat ini, kapasitas dokter yaitu

sebagai ahli. Bantuannya dalam pemeriksaan jenazah

di rumah sakit atau di tempat kejadian perkara ( TKP ).

Untuk menetukan apakah peristiwa ini

merupakan tindak pidana atau bukan. Tentunya yang

paling baik yaitu pemeriksaan di TKP, dalam hal : (1,6)

1. Memastikan korban sudah mati atau belum.

2. Memperkirakan cara kematiannya yaitu akibat

pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan.

3. Dapat mencari atau mengumpulkan dan

menyelamatkan barang bukti (trace evidance),

termasuk barang bukti medik, sebab dokter

memiliki kemampuan itu.

Tindakan Penyidikan dilakukan menyusulnya

tindakan penyelidikan yang mengasilkan kesimpulan bahwa

peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana. Menjadi

lebih jelas identitas korban dapat diketahui, proses kejadian

terungkap (meliputi kapan dilakukan, dimana dilakukan,

dengan benda apa dilakukan, bagaimana caranya dan apa

akibatnya) dan identitas pelakunyapun di dapat. Bantuan

dokter berupa pemberian keterangan.

Pasal 179 KUHAP

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli

kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya

wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.

2. Semua ketentuan ini di atas untuk saksi berlaku

juga bagi mereka yang memberi keterangan ahli,

dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan

sumpah atau janji akan memberi keterangan yang

sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut

pengetahuan dalam bidang keahliannya.(3)

SANGSI HUKUM TERHADAP

MENGHALANG - HALANGI ATAU

MENOLAK MEMBANTU PIHAK

PERADILAN

Ada sangsi hukum yang diberlakukan bagi yang

menghalang-halangi atau menolak membantu pihak

peradilan, hal ini tertuang pada : (2,5,6)

KUHP Pasal 216 ayat 1

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah

atau permintaan yang dilakukan menurut undang-

undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi

sesuatu, atau pejabat berdasar tugasnya, atau oleh

pejabat berdasar tugasnya, demikian pula yang

diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tidak

pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja

mencegah menghalang-halangi atau menggagalkan

tindakan guna menjalankan ketentuan undang -

undang yang dilakukan oleh seorang pejabat ini ,

diancam dengan pidana paling lama 4 bulan 2 minggu

atau denda paling banyak 9.000 rupiah.(3)

KUHP Pasal 222

Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-

halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk

pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling

lama 9 bulan atau denda paling banyak 4.500 rupiah.(3)

KUHP Pasal 224

Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang

untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan

sengaja tidak melakukan suatu kewajiban yang

menurut undang-undang ia harus melakukannya (3)

1. dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman

penjara selama-lamanya 9 bulan.

2. dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman

penjara selama - lamanya 6 bulan.

KUHP Pasal 522

Barang siapa menurut undang - undang dipanggil

sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang

secara melawan hukum, diancam dengan pidana

denda paling banyak 900 rupiah.(3)

Hal ini di atur pada KUHAP di bawah ini :

KUHAP Pasal 160

1. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib

mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya

masing-masing, bahwa ia akan memberi

keterangan yang sebenarya dan tidak lain dari pada

yang sebenarnya.

2. Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau

ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau

ahli itu selesai memberi keterangan.

KUHAP Pasal 161

1. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah

menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana

dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan ayat 4, maka

pemeriksaan terhadapnya tentu dilakukan, sedang ia

dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat

dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara

paling lama empat belas hari.

2. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan ini

telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau

disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan,

yang telah diberikan merupakan keterangan yang

dapat menguatkan keyakinan hakim.(3)

KUHAP Pasal 162

1. Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam

penyidikan meninggal dunia atau sebab halangan

yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak

dipanggil sebab jauh tempat kediaman atau

tinggalnya atau

2. sebab sebab lain yang berhubungan dengan

kepentingan negara, maka keterangan yang telah

diberikannya itu dibacakan.

3. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan

dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan

nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah

yang diucapkan di sidang.(3)

KUHP Pasal 242

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang

menentukan supaya memberi keterangan atau

mengadakan akibat hukum terhadap keadaaan yang

keterangan yang demikian, dengan sengaja

memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan

lisan atau tulisan, secara pribadi atau kuasanya yang

khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana

penjara paling lama tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam

perkara pidana dan merugikan terdakwa atau

tersangka, maka yang bersalah diancam dengan pidan

penjara selama sembilan tahun.(3)

KUHP Pasal 267

1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberi

surat keterangan palsu tentang ada atau tidak adanya

penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan

pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Jika keterangan itu dengan maksud untuk

memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa

atau supaya dia ditahan di situ, dijatuhi pidana paling

lama delapan tahun enam bulan.

3. Barang siapa yang memakai surat keterangan palsu itu

seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam

dengan pidana yang sama.(3)

Sedangkan dasar ketentuan hukumnya yaitu KODEKI BAB

I dan KUHAP Pasal 174.

KUHAP Pasal 174

1. jika keterangan saksi di sidang disangka palsu,

maka hakim ketua sidang memperingatkan dengan

sungguh - sunggguh kepadanya supaya memberi

keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan

ancaman pidana yang akan dikenakan padanya

jika ia tetap memberi keterangan palsu.(3)

Seorang saksi, termasuk saksi ahli ( dokter ) berhak

untuk undur diri menjadi saksi oleh sebab alasan

yang dapat diterima. Diatur oleh KUHAP di bawah ini

KUHAP Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang - undang ini,

maka tidak dapat didengarkan keterangannya dan

dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a) Saudara sedarah atau semenda dalam garis lurus ke

atas atau ke bawah sampai derajad ke tiga dari

terdakwa atau yang bersama - sama sebagai terdakwa.

b) Saudara dan terdakwa atau yang bersama - sama

sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak,

juga mereka yang memiliki hubungan sebab

perkawinan dari anak - anak saudara terdakwa sampai

derajad ke tiga.

c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai

atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.(3)

KUHAP Pasal 170

1. Mereka sebab pekerjaan, harkat martabat atau

jabatanya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat

diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi

keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang

dipercayakan kepada mereka.(3)

MACAM - MACAM VISUM ET

REPERTUM

A. Visum et repertum korban hidup (2,7)

a) Visum et repertum perlukaan ( termasuk keracunan )

Tujuan pemeriksaan kedokteran forensik pada korban

hidup yaitu untuk mengetahui pemicu luka / sakit dan

derajat parahnya luka atau sakitnya ini . Hal ini

dimaksudkan untuk memenuhi rumusan delik dalam

KUHP, pemeriksaan kedokteran forensik tidak ditujukan

untuk pengobatan.

b) Visum et repertum psikiatri

Visum et repertum psikiatri perlu dibuat oleh sebab

adanya pasal 44 (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung

jawabkan padanya disebabkan sebab jiwanya cacat dalam

tubuhnya ( gebrekkige ontwikkeling ) atau terganggu sebab

penyakit ( ziekelijke storing ), tidak dipidana.

Visum et repertum psikiatri diperuntukkan bagi

tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, selain itu

visum et repertum psikiatri menguraikan tentang segi

kejiwaan manusia, bukan dari segi atau raga manusia.

c) Visum et repertum kejahatan susila

Pada umumnya, korban kejahatan susila yang

dimintakan visum et repertumnya kepada dokter yaitu

kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam hukuman

oleh KUHP. Persetubuhan yang diancam pidana oleh KUHP

meliputi pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang

tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum

cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter

berkewajiban untuk membuktikan adanya persetubuhan,

adanya kekerasan (termasuk pemberian racun / obat / zat

agar menjadi tidak berdaya ) serta usia korban. berdasar

waktu pemberiannya visum untuk orang hidup dapat

dibedakan atas : (2,4,7)

1. Visum sesaat ( definitif )

Visum et repertum diberikan bila korban sesudah

diperiksa didapatkan lukanya tidak memicu

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

jabatan atau pencarian .Visum inilah yang banyak

dibuat dokter.

2. Visum sementara.

Visum et repertum sementara diberikan jika

sesudah diperiksa : korban perlu dirawat atau

diobservasi, sebab korban belum sembuh, visum et

repertum sementara tidak memuat kualifikasi luka dan

belum di tulis kesimpulan.

3. Visum lanjutan.

Visum et repertum lanjutan diberikan jika sesudah

dirawat / obsevasi korban sembuh atau meninggal

dan merupakan lanjutan dari visum sementara yang

telah diberikan sebelumnya. Dalam visum ini harus

dicantumkan nomor dan tanggal dari visum sementara

yang telah diberikan. Dalam visum ini dokter telah

membuat kesimpulan. Visum lanjutan tidak perlu

dibuat oleh dokter yang membuat visum sementara,

namun oleh dokter yang terakhir merawat penderita.

B. Visum et repertum jenazah

Visum et repertum mayat dibuat berdasar autopsi

lengkap dengan kata lain berdasar pemeriksaan

luar dan dalam. Jenazah yang akan dimintakan visum

et repertumnya harus diberi label yang memuat

identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan,

yang diikatkan pada ibu jari kaki atau bagian tubuh

lainnya. Pada surat permintaan visum et repertumnya

harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta,

apakah hanya pemeriksaan luar jenazah, ataukah

pemeriksaan luar dan dalam jenazah autopsi ( bedah

mayat ). (2,4,7)

Ada 5 bagian dalam laporan Visum et repertum, yaitu :

1. Pro yustisi

Kata ini harus dicantumkan dikiri atas, dengan

demikian visum et repertum tidak perlu

bermaterai.

2. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

1. Identitas pemohon visum et repertum.

2. Tanggal dan pukul diterimanya permohonan

visum et repertum.

3. Identitas dokter yang melakukan pemeriksaan.

4. Tanggal dan pukul dilakukan pemeriksaan

korban/ luar mayat.

5. Tanggal dan pukul dilakukan pemeriksaan dalam

mayat.

6. Identitas korban:nama,jenis kelamin, umur,

bangsa, alamat, pekerjaan.

7. Keterangan penyidik mengenai luka, cara

kematian.

8. Rumah sakit tempat korban dirawat

sebelumnya,pukul korban meninggal dunia.

9. Keterangan mengenai orang yang mengantar

korban ke rumah sakit.

3. Pemberitaan

Memuat hasil pemeriksaan yang objektif sesuai

dengan apa yang diamati terutama yang dlihat dan

ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa.

Seseorang melakukan pengamatan dengan kelima panca

indra : penglihatan, pendengaran perasaan, penciuman dan

perabaan.

Untuk memuat korban hidup bagian ini memuat:

1. Keadaan umum : jenis kelamin umur menurut

perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan dan

keadaan gizi.

2. Keadaan luka : hasil pemeriksaan luka yang

didapatkan pada korban.

3. Tindakan atau operasi yang telah dilakukan.

4. Hasil pemeriksaan tambahan atau hasil konsultasi

dengan dokter ahli lain.

Untuk pemeriksaan korban mati bagian ini juga

memuat :

a. Pemeriksaan luar mayat :

Keadaan umum yaitu : jenis kelamin, umur menurut

perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan dan

keadaan gizi yaitu : lebam mayat dan kaku mayat,

kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak,

alat kelamin luar dan dubur.

b. Pemeriksaan dalam :

Alat / organ di rongga dada, alat / organ di rongga

perut, alat / organ leher dan alat / organ di kepala.

c. Pemeriksaan tambahan :

Toksikologi, histopatologi dan bakteriologi, Kepala

harus dibuka terakhir, mengingat gas pembusukan

dalam usus akan mendesak darah ke luar dari

pembuluh darah otak, bila kepala dibuka terlebih

dahulu, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang

salah.

4. Kesimpulan :

Bagian ini memuat pendapat pribadi dokter sendiri,

bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengetahuan

dan pengalaman. Dalam bagian ini harus dicantumkan

diagnosa : luka disebabkan sebab persentuhan

dengan benda tumpul, benda tajam (iris, tusuk, bacok).

Pada visum et repertum korban hidup perlu

disebutkan kualifikasi luka dan pada visum et

repertum mayat disebutkan sebab kematian.Dalam

keadaan yang meragukan, dokter juga berpegang pada

asas hukum in dubio pro reo : yaitu mengambil

kesimpulan yang menguntungkan terdakwa.

5. Penutup

Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku

"Demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan

sesungguhnya berdasar keilmuan saya dan dengan

mengingat sumpah jabatan sesuai dengan Lembaran

Negara (Staatblad) 1937 No.350, atau dalam konsep

visum yang baru ditulis sesuai KUHAP. (2,5,6,7)

Adapun KUHAP yang dimaksud yaitu : berdasar

KUHAP Pasal 186 dan Pasal 187.

Pasal 186 :

Keterangan ahli yaitu apa yang seorang ahli

nyatakan di sidang pengadilan.(3)

Pasal 187 (c) :

Surat keterangan dari seorang ahli yang dimuat

pendapat berdasar keahliannya mengenai sesuatu

hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi

daripadanya. Kedua pasal ini termasuk dalam

alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam

KUHAP.(3)

Lampiran foto

Lampiran foto terutama perlu untuk memudahkan

pemakai visum memahami laporan yang disampaikan

dalam visum. Pada luka yang sulit disampaikan

dengan kata-kata, dengan lampiran foto akan

memudahkan pemakai visum memahami apa yang

ingin disampaikan dokter. Tentu akan timbul beberapa

masalah dengan pemakaian foto ini, terutama

mengenai biaya, tehnik pengambilan, pemrosesan foto

dan juga mengenai keabsahan foto di pengadilan.

CONTOH-CONTOH VISUM ET

REPERTUM

1. Contoh Visum Perlukaan :

Untuk Pengadilan : Surat Isian

VISUM ET REPERTUM NO.:...........................................

Hari ini tanggal................jam...............telah diperiksa

oleh yang bertanda tangan di bawah ini, dokter

pemerintah pada RUMAH SAKIT DR. PIRNGADI

Medan, atas permintaan tertulis dari...............................

di...................................... No.:.....................

tgl.................seorang anak / perempuan / laki-laki,

bangsa....................umur kira-kira................thn / bln /

hari, menurut surat permintaan ini menamakan

dirinya...........................bertempat tinggal

di:...........................................

PADA PEMERIKSAAN KEDAPATAN:

KESIMPULAN :

Kelainan itu disebabkan oleh

a. Akibatnya ialah penyakit (luka yang tidak

memberi harapan untuk sembuh betul; yang

membahayakan jiwanya, yang menghalanginya untuk

berlama-lama melakukan jabatannya atau

pekerjaannya, kehilangan panca indra..................

kudung - kudung layuh, gangguan pengeluaran (

kematian ) janin perempuan itu.

b. Sebagai akibatnya terjadi sakit dan halangan untuk

melakukan jabatannya dan pekerjaannya.

c. Sebagai akibat nya terjadi sakit dan tidak ada halangan

untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

d. Sebagai akibatnya tak ada halangan didalam

melakukan jabatannya dan pekerjaannya.

Penderita telah sembuh betul, belum sembuh, telah

berangsur baik, atas permintaannya sendiri

dikeluarkan dari rumah sakit, persembuhannya bisa

diharapkan, jika tidak muncul sesuatu penyakit

dengan tiba-tiba.

Demikianlah diperbuat dengan sebenarnya, dan

mengingat sumpah ( janji ) yang telah saya ucapkan,

saat saya menjabat pekerjaan saya.

Medan,...................................

Tanda tangan

Agar memiliki nilai yang maksimal dimata

hukum pembuatan Visum Et Repertum ini harus memenuhi

ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut1,8:

a. Diketik di atas kertas yang berkop instansi

pembuatnya, yaitu rumah sakit atau instansi kesehatan

lainnya.

b. Sebagai surat resmi dan tertib administrasi surat ini

harus bernomor dan bertanggal.

c. memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar,

sehingga istilah-istilah asing sebaiknya dihindari agar

awam dapat mengerti dan tidak memiliki

penafsiran yang berbeda. Untuk itu segala singkatan

tidak diperkenankan.

d. Untuk penulisan angka memakai kalimat untuk

menghindari manipulasi dan salah penafsiran.

e. memakai garis-garis penutup bila penulisan

kalimatnya tidak sampai ke tepi kanan untuk

menghindari penambahan dari tangan-tangan jahil.

f. Ditandatangani dan diberi nama jelas pembuat, yang

distempel instansi pembuatnya.

g. Bila ada gambar atau hasil pemeriksaan yang

memperjelas uraian tertulis dapat diberikan dalam

bentuk lampiran.

h. Bila ada kekeliruan pengetikan tidak diperbolehkan di

tip-ex atau di coret-coret tapi di coret dengan satu garis

yang masih bisa terbaca, kemudian di tulis hal yang

dimaksudkan kemudian di paraf oleh pembuat Visum

Et Repertum.

i. Visum Et Repertum yang asli hanya diberikan pada

penyidik peminta dan diperlakukan sebagai dokumen

negara yang bersifat rahasia. Sedang salinannya

diarsipkan dengan mengikuti aturan arsip pada

umumnya dan disimpan hingga 30 tahun.

2.3.1 Tahap-Tahap pembuatan visum et repertum4

Dalam tatanan praktis, seorang dokter harus bisa

mentransformasikan semua rekam medis ke dalam bentuk

visum et repertum. Secara ideal visum et repertum

sebaiknya menempuh prosedur sebagai berikut:

1. Tanya

Tahap ini berupa proses anamnesa kepada penyidik,

pengantar atau keluarganya, hal ini berguna untuk

mempertajam diagnosis pemicu perlukaan.

2. Periksa

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan medis-teknis

yang lege artis, sebab dilakukan mulai dari ujung

rambut hingga ujung kaki.

Pada pemeriksaan forensik, dokter hendaknya

memeriksa keabsahan dan data surat permintaan

visum (SPV) dari penyidik. Korban perlukaan ringan

biasanya masih sempat mengurus SPV sendiri

sehingga datang ke dokter dengan membawa SPV.

Korban perlukaan sedang, berat, atau dalam keadaan

panik biasanya datang lebih dahulu ke dokter.

Disinilah pentingnya koordinasi antara pihak dokter

(rumahsakit) dengan pihak penyidik mengenai SPV

ini . Dokter hanya bisa menyusun Visum et

Repertum sesudah ada SPV

3. Catat

Yaitu proses mencatat semua hasil pemeriksaan

kedalam suatu rekam medis yang kelak berguna

sebagai konsep naskah Visum et Repertum

4. Simpulkan

Merupakan interpretasi dokter berdasar keilmuan

dan keyakinan dokter. Visum et Repertum dalam

kasus perlukaan walaupun dibuat oleh tim dokter

haruslah runut dan jelas memenuhi kaidah anatomik

Visum et Repertum. Dalam hal ini untuk kepentingan

praktis, apalagi bila RS ini tidak memiliki dokter

tetap, maka penandatanganan oleh direktur rumah

sakit atau bila rumah sakit ini cukup besar

biasanya didelegasikan kepada kepala UGD atau wakil

direktur medik.

5. Ketik

Mmerupakan proses merapikan konsep naskah Visum

et Repertum

6. Berikan

Dokter harus memberi Visum et Repertum kepada

pihak penyidik yang berhak sebagai salah satu mata

rantai proses penegakan hukum. Sebagaimana urusan

kepentingan hukum, dokter atau rumah sakit

sebaiknya membuat tanda terima tertulis.

berdasar jenisnya luka terdiri dari4

1. Luka tubuh jasmani

1. Luka iris, sayat

2. Luka tusuk

3. Luka bacok

4. Luka lecet

5. Luka memar

6. Luka robek

7. Luka tembak

8. Luka bakar

9. Luka listrik

10. Patah tulang

2. Luka pada jiwa/rohani

Sesuai dengan KUHP pasal 351 ayat 4 yaitu jika

kesehatan rohani/jiwa seseorang dianggap terganggu akibat

perbuatan orang lain maka harus dilakukan pemerikasaan.

Dalam beberapa kasus untuk menentukan derajat

luka, dokter dapat menentukan langsung pada saat korban

datang pertama kali, namun ada yang ditentukan di akhir

pengobatan dengan mempertimbangkan akibat yang

ditimbulkan oleh luka dan perjalanan penyakitnya.

Namun untuk keperluan penahanan terhadap

tersangka penyidik sering meminta hasil laporan sebelum

masa perawatannya selesai sehingga ada dikenal istilah

Visum Et Repertum Sementara. Isi Visum Et Repertum

Sementara ini sama dengan isi Visum Et Repertum

Perlukaan biasa, hanya pada bagian kesimpulan tidak dapat

dijelaskan mengenai derajat lukanya.1,4,5

KEKELIRUAN YANG SERING ada PADA

VISUM ET REPERTUM

Ditinjau dari sistematika Visum et Repertum, suatu

Visum et Repertum dinyatakan patologis bila:

1. Tidak runut, yakni tidak runtut dan urut dari

sistematikanya

2. Tidak lengkap, yakni salah satu bagiannya tidak ada

3. Tidak komunikatif, yakni tidak bias dipakai oleh

penegak hukum (dengan mudah) akibat banyak istilah

asingnya

Ditinjau dari substansi Visum et Repertum, suatu Visum

et Repertum dianggap patologis bila:

1. Tidak teliti, hasil pemeriksaannya menjadi kabur.

Termasuk disini yaitu minimnya data yang ada

dalam rekam medis yang kelak akan diolah menjadi

Visum et Repertum.

2. Tidak tahu, terutama sebab wawasan medis

pemeriksa yang kurang

3. Tidak terampil, akibat keterampilan pemeriksa yang

kurang. Hal ini berhubungan dengan keterampilan

mengolah data dari rekam medis ke dalam konsep

Visum et Repertum dan teknik penulisan Visum et

Repertum.

4. Tidak kompeten, misalnya akibat dibuat oleh

mantri/perawat atau mahasiswa kedokteran

(koasisten)

Contoh Visum et Repertum

1 Kelengkapan Struktur Visum et Repertum Perlukaan

Untuk mengetahui kelengkapan struktur visum et

repertum secara sistematis dan terperinci, materi ini

disajikan secara terstruktur dengan mengikuti bagian-

bagian visum et repertum secara umum. Struktur

visum et repertum terbagi atas pembukaan,

pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan dan isi. Setiap

bagian-bagian ini akan dijabarkan tersendiri

secara rinci pada materi ini.

1.1 Pembukaan

1.1.1 Kepala Surat Instansi Pembuat Visum et Repertum

Pada bagian pembukaan sebaiknya dicantumkan

kepala surat instansi pembuat visum et repertum agar

dapat diketahui identitas instansi kesehatan ini .

1.1.2 Nomor Visum et Repertum

Nomor visum et repertum harus dicantumkan pada

bagian pembukaan untuk memudahkan kepentingan

administrasi.

1.1.3 Pro Justitia

Kata ‘Pro Justitia’ yang bertarti untuk kepentingan peradilan

harus dicantumkan pada bagian pembukaan visum et

repertum. Hal ini menunjukkan bahwa visum et

repertum bersifat rahasia dan hanya dipergunakan

untuk kepentingan peradilan.

1.2 Pendahuluan

1.2.1 Tempat Pemeriksaan

Tempat pemeriksaan menunjukkan lokasi dimana

korban diperiksa oleh dokter yang bersangkutan.

1.2.2 Waktu Pemeriksaan

Waktu pemeriksaan mencantumkan tanggal, bulan,

tahun serta jam pemeriksaan

1.2.3 Identitas Korban

Identitas korban yang dicantumkan berupa nama, jenis

kelamin, usia dan alamat korban.

1.2.4 Identitas Pemeriksa

Identitas pemeriksa yang harus dicantumkan pada

visum et repertum yaitu nama dokter pemeriksa,

satuan instansi tempat dokter bekerja dan kualifikasi

atau jabatan dkter ini .

1.2.5 Identitas Penyidik

Identitas penyidik yang harus dicantumkan pada

visum et repertum yaitu berupa nama dan satuan

instansi tempet penyidik bekerja.

1.3 Pemberitaan

Bagian pemberitaan merupakan bagian inti dari

visum et repertum dan terpanjang sebab memuat

tentang semua temuan dan hasil pemeriksaan. Dalam

hukum bagian ini yang berfungsi sebagai pengganti

barang bukti sebab merupakan dokumentasi keadaan

korban saat pemeriksaan yang mungkin akan sulit

ditemukan pada saat persidangan nanti. sebab

fungsinya sebagai pengganti barang bukti sehingga

harus dibuat dengan memenuhi syarat material yaitu

objektif, relevan, sistematik, jelas (memakai

bahasa yang dapat dimengerti oleh awam), dan tidak

bertentangan dengan teori yang telah teruji.

1.3.1 Anamnesis

Anamnesis merupakan salah satu isi dari pemberitaan

yang berisi wawancara dengan korban perlukaan yang

berisi tentang pemicu , biomekanik perlukaan dan

keluhan korban saat pembuatan visum et repertum.

1.3.2 Tanda Vital

Tanda vital merupakan skala pengukuran obyektif

dari kondisi tubuh manusia. Tanda vital yang diukur

antara lain tingkat kesadaran, tekanan darah, frekuensi

nadi, frekuensi pernapasan dan suhu tubuh,

1.3.3 Lokasi Luka

Lokasi luka merupakan daerah/ regio anatomis

tempat luka berada. Regio luka ini disebutkan dalam

bahasa awam yang seringkali digunakan di tempat

visum et repertum ini dibuat. Lokasi luka ini dapat

pula disebutkan dalam bentuk koordinat dari garis

yang sering digunakan sebagai acuan pada tubuh

manusia.

1.3.4 Jumlah Luka

Mencantumkan jumlah luka pada bagian pemberitaan

visum et repertum.

1.3.5 Ukuran Luka

Ukuran luka menunjukkan luasnya luka yang terjadi

pada kasus perlukaan. Ukuran luka dapat

didefinisikan dalam bentuk dimensi luka dalam

kuantitatif/ skala terukur (contoh: cm, inchi) atau juga

kualitatif/ skala tidak terukur (contoh: sebesar

genggaman tangan)

1.3.6 Jenis Luka

Jenis luka menunjukkan jenis luka yang sesuai dengan

morfologi luka pada kasus perlukaan

1.3.7 Karakteristik Luka

Karakteristik luka merupakan suatu kumpulan sifat

luka yang terdiri dari batas, tepi, sudut, tebing, dasar

dan jaringan sekitar yang diperlukan dalam

mendeskripsikan luka.

1.3.8 Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang merupakan pemeriksaan

labratorium atau pencitraan yang dilakukan untuk

membantu proses penegakan diagnosis suatu kasus

perlukaan.

1.3.9 Terapi dan Lama Perawatan

Terapi merupakan penggunaan obat-obatan kasus

perlukaan selama masa perawatan di rumah sakit.

Sedangkan lama perawatan yaitu suatu ukuran

waktu yang diperlukan untuk merawat inap korban

kasus perlukaan sampai sembuh.

1.4 Kesimpulan

Bagian ini berisi intepretasi yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta–fakta

hasil pemerikaan oleh dokter pembuat visum et

repertum berdasar keilmuan yang dimiliki dengan

sebaik – baiknya. Pada visum et repertum pelukaan

bagian ini meliputi identitas umum korban, jenis

luka,jenis benda pemicu luka, dan kualifikasi luka.

1.4.1 Identitas Umum Korban

Dalam kesimpulan identitas korban yang ditulis sesuai

fakta – fakta hasil pemeriksaan identifikasi korban.

Pada visum korban hidup pada identitas dikatakan

lengkap jika minimal dituliskan jenis kelamin dan

perkiraan umur korban.

1.4.2 Jenis Luka

Penulisan jenis luka di bagian kesimpulan dikatakan

lengkap jika mencantumkan seluruh jenis luka yang

ada pada bagian pemberitaan. Jika masih ada luka

– luka yang ada pada bagian pemberitaan tidak

dicantumkan maka dikatakan tidak lengkap.

1.4.3 Jenis Benda pemicu Kekerasan

Pada bagian kesimpulan perlu dituliskan jenis benda

pemicu kekerasan cotoh: benda tajam, benda

tumpul, senjata api, ataupun benda yang bersifat

korosif. Penulisan jenis benda pemicu kekerasan

100

dikatakan lengkap jika ditulis dengan cara

deskriptif yang benar dan lengkap untuk semua jenis

luka yang ada dalam bagian pemberitaan.

jika salah satu dari benda pemicu perlukaan

yang dicantumkan pada pemberitaan namun tidak

ditulis pada kesiplan maka dikatakan tidak lengkap.

1.4.4 Kualifikasi Luka

Kualifikasi luka dicantumkan memakai kualifi-

kasi luka dengan memakai memakai rumu-

san dalam pasal 351, 352, dan 90 KUHP.

1.5 Penutup

Bagian penutup ini merupakan klarifikasi dari dokter

pembuat bahwa Visum Et Repertum yang dibuatnya

yaitu benar dengan mengingat sumpah sewaktu

menerima jabatan dokter. Bagian ini sudah dibakukan

berisi kata " Demikian Visum Et Repertum ini saya

buat dengan sesungguhnya berdasar keilmuan

saya dan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai

dokter".

Lampiran Contoh Visum et Repertum Korban Hidup.

DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN

FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DELI

SERDANG

JalanThamrin Lubuk Pakam kode pos 20511 telp(061)7952068

Nomor : /IKF/VER/II/2019 Lubuk Pakam, 01 Agustus 2019

Perihal : Hasil Pemeriksaan Visum

An.

Lampiran : -

VISUM ET REPERTUM

PRO JUSTITIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, dr.Abdul Gafar

Parinduri, MKed(For), SpF, dokter pada Departemen Ilmu

Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum

Daerah Deli Serdang, menerangkan bahwa atas permintaan

tertulis dari Kepala Keopolisian Resor Deli Serdang Satuan

Lalu Lintas, tertanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun

dua ribu sembilan belas, No Polisi; VER/216/VII/2019/LL,

yang ditanda tangani oleh Penyidik Erikson David, SH,

Pangkat; IPDA, NRP ; 81040950, maka pada tanggal dua

puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu sembilan belas,

pukul tujuh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia

Barat, bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal

Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, telah dilakukan

pemeriksaan korban yang berdasar surat permintaan

ini diatas dengan identitas sebagai berikut

:...........................................................................................................

Nama : .....................................................

JenisKelamin : .....................................................

Umur : .....................................................

Agama : .....................................................

Kewarganegaraan : ....................................................

103

Alamat : .....................................................

Pekerjaan : .....................................................

HASILPEMERIKSAAN

Keterangan Korban :

Anamnesis merupakan salah satu isi dari pemberitaan yang

berisi wawancara dengan korban perlukaan yang berisi

tentang pemicu , biomekanik perlukaan dan keluhan

korban saat pembuatan visum et repertum.

Pemeriksaan Fisik Diagnostik

:.......................................................................................................

Tanda vital merupakan skala pengukuran obyektif dari

kondisi tubuh manusia. Tanda vital yang diukur pada

pemeriksaan ini antara lain tingkat kesadaran, tekanan

darah, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, suhu tubuh

dan lainnya.

TD : ............................................................

Pols : ............................................................

RR : ............................................................

Temp. : ............................................................

TB : ............................................................

BB : ...........................................................

Ciri rambut : ............................................................

Warna Kulit : ............................................................

Perawakan : ............................................................

Pakaian : ............................................................

Perhiasan : ............................................................

Pemeriksaan Luar : ............................................................

Kepala : ............................................................

Dijumpai panjang rambut depan, samping kanan,

samping kiri, belakang, dijumpai luka robek pada kulit

kepala bagian belakang, setentang garis tengah tubuh,

pinggir luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, dijumpai

jembatan jaringan, ukuran panjang sentimeter, lebar

104

sentimeter, dalam sentimeter, jarak dari puncak telinga

kanan sentimeter, jarak dari puncak telinga kiri sentimeter,

dijumpai luka memar pada pinggiran luka, pada perabaan

dijumpai tanda – tanda patah tulang kepala setentang luka

robek..................................................................................................

Lokasi luka merupakan daerah/ regio anatomis tempat

luka berada. Regio luka ini disebutkan dalam bahasa

awam yang seringkali digunakan di tempat visum et

repertum ini dibuat. Lokasi luka ini dapat pula disebutkan

dalam bentuk koordinat dari garis yang sering digunakan

sebagai acuan pada tubuh manusia.

Dahi : Tidak dijumpai tanda – tanda

kekerasan..................................................

Mata : Tidak dijumpai tanda – tanda

kekerasan..................................................

Hidung : Tidak dijumpai tanda – tanda

kekerasan..................................................

Telinga : Tidak dijumpai tanda – tanda

kekerasan..................................................

Pipi Mulut : Tidak dijumpai tanda – tanda

kekerasan..................................................

Gigi : Gigi berjumlah tiga puluh dua gigi geligi =

lengkap

NOMENKLATUR GIGI

Rahang kanan atas Rahang kiri atas

1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,

2.7, 2.8

3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,

4.7, 4.8

105

Rahang kanan bawah

Rahang kiri bawah

Keterangan : X (tidak ada)

Rahang : Tidak dijumpai tanda – tanda